Ikut Bangun Ibu Kota Baru, Investor Asing Diarahkan Bentuk Perusahaan Patungan

JAKARTA – Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, pemerintah tak menutup diri bagi investasi asing ikut berpartisipasi. “Prioritas investasi akan ditujukan kepada investor swasta dalam negeri dan BUMN. Investor asing yang ingin masuk diarahkan membentuk perusahaan patungan. “Silakan bekerja sama dengan perusahaan lokal atau BUMN,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Dalam kesempatan itu, Bappenas melalui laporannya menyebutkan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp 485,2 triliun. Sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp 93,5 triliun di antaranya dibiayai oleh APBN.

Kemudian, 54,5 persen lainnya (Rp 265,2 triliun) menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan sisanya, 26,2 persen (Rp 127,3 triliun) diharapkan berasal dari swasta.

Menurutnya, untuk mereasisasikan proyek pembangunan IKN pemerintah terbuka lebar kepada banyak negara untuk menjadi investor. “Kami tidak menyasar negara tertentu,” katanya. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta mengaku tak keberatan jika harus bekerja sama dengan investor asing untuk membangun ibu kota baru. Mereka juga siap membentuk perusahaan patungan jika dimungkinkan.

Perusahaan kontraktor pelat merah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menyatakan, pihaknya sudah sering melakukan joint venture dengan asing dalam proyek infrastruktur. Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya mengakui, pembentukan perusahaan patungan dapat dilakukan jika pemerintah mengizinkan. “Wika juga sudah terbiasa membentuk konsorsium dengan perusahaan asing,” ujar Mahendra.

Ia mencontohkan kerja sama itu, yaitu pembangunan moda raya terpadu (MRT) yang menggandeng Jepang, kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Cina, serta proyek-proyek pembangkit listrik yang menggandeng Korea.

Menurutnya, Wika pun siap berinvestasi sendiri di ibu kota baru tanpa membentuk perusahaan patungan sesuai dengan porsi infrastruktur yang dijatah. Tapi karena porsi pembiayaan non-APBN yang mencapai 81 persen dari total kebutuhan Rp 466 triliun, pembentukan joint venture sangat dimungkinkan.

Kemudian, skema yang bisa dilakukan dalam menggandeng pihak asing sangat beragam. “Banyak sekali, tergantung kondisinya. Yang jelas, kalau KPBU, kita siap. Tapi, itu masih nanti,” ujarnya.

Mahendra menambahkan, Wika juga tidak akan membatasi diri dalam infrastruktur ibu kota baru yang akan dibangun. Selama pemerintah mengizinkan, Wika bakal menggarap infrastruktur pendukung maupun inti sesuai kemampuan. “Kita sudah berpengalaman dalam membentuk perusahaan patungan dengan asing. Semua infrastruktur bisa saja,” katanya.

Perusahaan konstruksi swasta PT Total Bangun Persada Tbk juga tak akan menutup diri jika diajak bekerja sama oleh perusahaan asing untuk membangun ibu kota baru. Namun, PT Total Bangun Persada sampai saat ini belum memiliki rencana untuk ikut membangun proyek di ibu kota baru.

Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada Mahmilan Sugiyo mengatakan, pihaknya belum pernah diajak bicara oleh pemerintah terkait proyek di ibu kota baru. “Tentu kalau kalau ada kebutuhan bangunan tingkat tinggi dan segala sesuatunya memungkinkan, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk ikut berpartisipasi,” pungkasnya.

Leave a Comment